NGANJUK – Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang dikeluarkan Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD.
Namun, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nganjuk justru mengadakan Focus Group Discussion (FGD) di sebuah hotel mewah, menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas penggunaan anggaran negara.
Kritik terhadap Kebijakan KPU Nganjuk
Pengamat Kebijakan Publik, Prayogo Laksono, menilai kegiatan tersebut tidak mencerminkan semangat efisiensi yang dicanangkan pemerintah.
“Dalam situasi kebijakan efisiensi anggaran, kegiatan seperti ini seharusnya dilakukan di tempat yang lebih ekonomis. Jika kantor KPU cukup, mengapa harus menyewa hotel?” ujar Prayogo, Senin (24/2/2025).
Prayogo juga menyoroti efektivitas acara ini mengingat jumlah peserta hanya sekitar 21 orang. “Dengan peserta yang sedikit, pemanfaatan fasilitas yang lebih hemat seharusnya bisa menjadi pilihan utama,” tambahnya.
Penjelasan KPU Nganjuk
Menanggapi kritik, Anggota KPU Nganjuk Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi, Achmad Zam Zami, menjelaskan bahwa kegiatan FGD berlangsung selama dua hari dan diikuti oleh Bawaslu, media massa, dan peserta pemilu.
“Kami telah menyesuaikan ukuran ruangan dengan jumlah peserta yang hadir. Biasanya di aula besar, kali ini menggunakan aula kecil,” jelas Achmad.
Namun, saat ditanya apakah kantor KPU tidak bisa digunakan untuk acara tersebut, Achmad enggan memberi penjelasan lebih lanjut. Sementara terkait besaran anggaran yang digunakan, ia menyerahkan urusan tersebut kepada Kepala Sub Bagian yang tidak disebutkan namanya.
Transparansi Penggunaan Anggaran Diharapkan
Dalam kondisi kebijakan efisiensi anggaran yang sedang digalakkan, langkah KPU Nganjuk menggelar acara di hotel masih menuai tanda tanya. Keputusan tersebut dinilai perlu dikaji ulang untuk memastikan anggaran negara digunakan secara optimal.
Publik kini menantikan kejelasan lebih lanjut mengenai alokasi anggaran kegiatan ini serta langkah-langkah yang akan diambil pemerintah untuk memastikan kebijakan efisiensi belanja negara diterapkan dengan baik. (Sr)
Views: 67
