TRIBUNMATARAMAN.COM | NGANJUK – Ratusan tiang WiFi yang terpasang di sejumlah ruas jalan di Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, ternyata tidak berizin.
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Nganjuk pun bergerak melakukan tindakan.
Sejumlah tim dikerahkan untuk menempel stiker bertuliskan “tidak berizin” pada tiang WiFi yang dinilai tak mematuhi aturan tersebut didampingi Satpol PP setempat.
Kepala Bidang (Kabid) Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) DPMPTSP Kabupaten Nganjuk, Wahyu Wijanarko mengatakan tindakan ini dilaksanakan lantaran tiang WiFi yang dipasang belum melalui proses izin.
Pemasangan tiang WiFi di jalan raya wewenang Pemkab itu juga melanggar Perbup Nomor 43 Tahun 2023.
“Sebelumnya sudah kami imbau untuk mengurus izin namun mereka masih belum merespon. Akhirnya kami tempeli stiker tak berizin. Hal ini supaya mereka lekas mengurus izinnya,” katanya, Jumat (21/2/2025).
Wahyu melanjutkan, pelaku usaha atau penyelenggara yang diminta mengurus izin pemasangan tiang WiFi berjumlah sekira 32 di Kabupaten Nganjuk.
Saat ini, pihaknya sudah memasang stiker 100 tiang WiFi yang ada di ruas jalan di Kecamatan Nganjuk.
“Kami pesan lagi 200 stiker lagi untuk dilanjutkan penempelan. Sementara tindakan ini dilaksanakan di Kecamatan Nganjuk. Ke depannya, di seluruh Kabupaten Nganjuk. Kami perlu melakukan identifikasi terlebih dahulu,” terangnya.
Ia mengungkapkan, pemasangan tiang WiFi tak berizin tentunya merugikan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Sebab, ada target retribusi dari pemasangan tiang WiFi.
“Target penerimaannya pertahun Rp 500 juta di 2024. Tapi, baru terserap Rp 80 juta, masih sangat kurang. Akan kami tingkatkan tindakan di lapangan agar target PAD meningkat di 2025,” ujarnya.
Kepala Bidang Penegak Peraturan Daerah (Perda) Satpol PP Kabupaten Nganjuk, Sujito menjelaskan usai ditempeli stiker, pihaknya memberi waktu sekitar sebulan kepada pemilik atau vendor untuk mengurus izin pemasangan tiang WiFi.
Mereka bisa mengurus perizinan secara daring melalui aplikasi milik DPMPTSP.
“Jika tetap bandel, kami ambil tindakan penertiban, yakni pemotongan atau pencabutan tiang,” urainya.
(danendra kusumawardana/tribunmataraman.com)
editor: eben haezer
