Nganjuk Jatim Hari Ini – Setelah dilantiknya kepemimpinan kepala daerah baru rupanya dimanfaatkan oleh sejumlah oknum untuk melakukan aksi intimidasi ke beberapa kepala OPD yang tidak satu pilihan lewat beberapa pesan statmen.
Seperti yang terjadi di Kabupaten Nganjuk. Ada oknum yang mengaku dekat dengan bupati memanfaatkan momen untuk mengintimidasi sejumlah kepala OPD yang dalam masa kampanye tidak mendukung bupati terpilih.
Bahkan oknum tersebut juga menawarkan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menjadi Kepala OPD di dinas basah juga untuk naik jabatan
Baca Juga: Wakil Gubernur Jatim Hadiri Sertijab Wali Kota Kediri Mbak Vinanda dan Ini Harapannya
Pengamat politik sekaligus tokoh masyarakat Kabupaten Nganjuk DR Wahju Prijo Djatmiko mengaku resah dengan adanya calo yang berkeliaran menawari jabatan dengan berbagai modus.
Parahnya oknum ASN juga mempercayainya sehingga ia harus mengeluarkan uang demi janji manis yang ditawarkan oleh para oknum yang merasa dekat dengan kekuasan tersebut.
Dia menyebut, dalam melakukan aksinya memang para oknum mencatut nama orang berpengaruh atau mengaku dekat dengan para petinggi. Sehingga hal itu dianggap meyakinkan calon korban.
Baca Juga: Sambut Ramadhan dan Idul Fitri 2025, KPwBI Kediri Buka Layanan Penukaran Uang Baru
Menanggapi peristiwa tersebut Bupati Nganjuk Marhaen Djumadi yang biasa di sapa Kang Marhaen menegaskan hal tersebut kepada Jatim hari ini.co.id Selasa (04/03/2025)
“Makanya mohon maaf Nganjuk itu butuh ASN yang profesional bukan ASN yang berpolitik gruduk sana gruduk sini.Harus netral kan jelas undang undang-undang nya,maka kalau ada ASN berpolitik ya harus tanggung resikonya,” tegas Marhaen.
Lebih jelas kang Marhaen juga menyampaikan kalau ASN melanggar dan ada isyu mutasi justru bingung sendiri.
Baca Juga: Bupati Lumajang Wajibkan Camat Tinggal di Wilayah Tugasnya: Ojok Mulah-Mulih!
” Ya seharusnya gentleman melanggar dan tidak netral tahu resiko yang di tanggungnya, saya juga profesional dan tetap dengan 0(nol) rupiah dalam mempertimbangkan kenaikan atau mutasi jabatan,” ungkap Kang Marhaen.
“Kalau ada ASN berpolitik harus tanggung akibatnya dan ada resikonya, kalau netral kan enak gak ada resikonya, sekali lagi kata kuncinya harus profesional,” tandas Kang Marhaen. ***
