Nganjuk, Jatim Hari Ini – Bupati Nganjuk Dr. Marhaen Djumadi menegaskan bahwa mulai tahun ajaran baru 2025 tidak boleh ada paksaan terhadap peserta didik untuk membeli seragam di sekolah yang bersangkutan.
Kepada Jatim hari ini.co.id Kang Marhaen mengatakan bahwa tahun ajaran baru beberapa bulan lagi sejauh ini belum ada laporan pemaksaan pembelian seragam dari sekolah negeri.
Menurut Kang Marhaen, Kadisdik Nganjuk harus menerapkan kebijakan yang membebaskan orang tua siswa untuk membeli seragam sekolah di manapun tempatnya.
Baca Juga: BPC HIPMI Sampang Gelar Buka Puasa Bersama dan Santuni Anak Yatim
“Jadi, kalau ada personel Dinas Pendidikan yang melaksanakan pembelian seragam itu bukan kebijakan resmi dari Dinas Pendidikan,” tegas kang Marhaen
Bahkan, kata dia, seandainya memang ada orang tua peserta didik tidak mampu membeli seragam sekolah juga tidak boleh dipaksakan.
“Kami bebaskan anak-anak yang mau beli seragam di sekolah ‘monggo’ (silakan), beli di luar ‘monggo’, dan sekolah juga tidak boleh memaksakan kalau ada anak yang tidak mampu beli seragam,” katanya.
Baca Juga: Berangkatkan Rombongan Off Roader di Lumajang, Bunda Indah Support IOF Kedepan
Dengan tidak adanya paksaan membeli seragam, kata dia, justru nantinya akan mudah diketahui jika ada siswa yang orang tuanya memang benar-benar tidak mampu.
“Biarkan saja kalau ada anak SMP masih pakai seragam SD, Biarkan saja. Justru nanti kami catat, ya, mungkin yang bersangkutan kurang mampu. Nanti kami carikan bantuan,” katanya.
Sementara pengamat kebijakan publik Dr. Wahju Prijo Djatmiko, menilai kebijakan Bupati Nganjuk tersebut merupakan langkah progresif yang patut diapresiasi, terutama dalam konteks pemerataan akses pendidikan yang layak bagi seluruh lapisan masyarakat.
Baca Juga: 157 Ribu Kendaraan Tinggalkan Jabotabek, Jasa Marga: Hindari Perjalanan di Waktu Puncak
Kebijakan Bupati ini mencerminkan keberpihakan pemerintah daerah terhadap kelompok masyarakat kurang mampu.
Dengan menghapus kewajiban membeli seragam di sekolah tertentu, beban ekonomi keluarga bisa berkurang, apalagi di tengah situasi ekonomi yang mewajibkan semua warga masyarakat harus melakukan efesiensi, ujar Wahju.
